Penulis Pernyataan Rocky Gerung itu pada dasarnya menyoroti hubungan langsung antara praktik politik uang dan kualitas demokrasi. Dalam banyak studi, termasuk laporan dari Transparency International dan berbagai survei lembaga lokal seperti Lembaga Survei Indonesia, politik uang memang masih menjadi faktor signifikan dalam pemilu di Indonesia. Nominal Rp50.000–Rp100.000 yang disebut bukan sekadar angka, tapi mencerminkan realitas “harga suara” di level akar rumput. Ketika pemilih menerima uang, relasi antara wakil dan rakyat berubah dari kontrak moral menjadi transaksi jangka pendek. Data menunjukkan bahwa kandidat yang mengandalkan vote buying cenderung mengembalikan “modal politiknya” melalui korupsi atau kebijakan yang tidak pro-rakyat setelah terpilih. Dari sudut pandang yang lebih tegas, kritik ini justru relevan sebagai peringatan keras bagi pemilih. Demokrasi tidak hanya soal hak memilih, tetapi juga tanggung jawab menjaga integritas suara. Ketika praktik serangan fajar dibiarkan, bahkan dianggap lumrah, maka publik secara tidak langsung ikut menurunkan standar kepemimpinan yang dihasilkan. Pengawasan oleh lembaga seperti Bawaslu memang penting, tetapi tidak akan cukup tanpa kesadaran kolektif untuk menolak politik uang. Jika pola ini terus berlangsung, maka keluhan pasca pemilu tentang korupsi, kebijakan buruk, atau kesejahteraan yang stagnan akan selalu berulang sebagai konsekuensi logis dari pilihan yang sejak awal sudah dikompromikan.
